undang undang tentang tentara nasional indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. undang undang tentang tentara nasional indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang HukumUndang-Undang No. Hal itu berdasarkan pembahasan internal mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tugas Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Sebagai bagian dari TNI, pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Lahirnya TNI di Indonesia tak terlepas dari tugasnya dalam menjaga keamanan negara. oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap. Detik News. Nomor. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 3. 6. 38 5. Tentara Nasional Indonesia tentang Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia (PBB-TNI); Mengingat: 1. g Adrninistrasi Prajurit Tentara. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);. Mengingat : 1. Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan. com - Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki batas usia pensiun. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonaantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. Semua bisnis TNI akan dikelola oleh sebuah badan khusus yang akan didirikan yang merupakan amanat dari Undang Undang No. Warga tertentu bisa saja diberikan pangkat militer. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jun 26, 2020 · Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 ini mengatur tentang besaran gaji pokok anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbaru. M. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Idonesia beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya agenda reformasi tersebut telah diimplementasikan. Dalam Pasal 16 Ayat 5 ditegaskan bahwa; “Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya”. 34 tahun 2004 tentang TNI sebagai berikut : Bab III, Pasal 3 : Ayat (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. BAB II Jati Diri (Pasal 2). Tentara Nasional Indonesia sudah mempunyai kekuatan dan kepastian dimata hukum seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada bab XII pasal 30, tetapi adapun Undang-Undang yang mengatur lebih spesifik lagi mengenai Tentara Nasional Indonesia. Pasal 16 ayat (3) mengamanatkan Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan UU Republik Indonesia No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tentara Nasional Indonesia, 59 RechtIdee, Vol. 1. Beberapa pihak melayangkan protes terhadap rencana itu lantaran revisi UU TNI dinilai membangkitkan dwifungsi ABRI seperti masa Orde Baru (Orba). Mengingat begitu besarnya. 11-ga-la Rept; bli k Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439). Perpustakaan Nasional RI. Pengajuan Cerai Terhadap Anggota TNI. Tugas TNI menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang. IP. Fungsi TNI . negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara. Indonesia Nomor 3713); 2. Oleh Mahatma Chryshna Minggu, 4 October 2020 17:32:29 WIB Rabu, 2 Desember 2020 21:46:23 WIB Tentara Nasional Indonesia sebagai sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara sesuai dengan profesinya, perlu menetapkan peraturan Menteri Pertahanan tentang Tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di luar Institusi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. (2), Pasal 57, dan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 33 tahun 2004 DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia T. sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-Undang. UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pengaturan peran warga negara dalam bela negara disebutkan dalam Pasal 9 UU No. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616); 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 2. dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. 1 Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat Negara yang bertugas. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia. KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraLiputan6. tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan. Pasal I. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam TNI, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang berisi : (1) TNI terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal. 398-2-. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang - Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah, Rabu (22/09) di Ruang Sidang MK. BAB V Postur dan Organisasi (Pasal 11 – Pasal 16). Mengingat : 1. Institusi TNI sebagai subsistem dari sistem nasional bukan merupakan organisasi yang berdiri sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. atau pembentukan undang­undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Koalisi juga mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera merealisasikan revisi tersebut. Pasal 47 Ayat (1) UU itu menyebutkan, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78); 2. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia 2004. 1. Di Indonesia, prajurit TNI akan diadili dengan mekanisme peradilan tersendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (UU/2019/11) (2019)tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia. TENTARA NASIONAL INDONESIA. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada pasal 7 ayat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Fungsi TNI tertuang dalam Undang-Undang No. BAB III Kedudukan (Pasal 3 – Pasal 4). Download : Kepres Objek Vital. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. yang mengatur tentang OMSP belum mengakomodir tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap TNI. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, judulnya menjadi Bab tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. E. Salah satu yang. Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun. 580 -2- 2. KETENTUAN PRAJURIT TNI SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 3/2021. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara. Prabowo menjelaskan UU TNI yang saat ini. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai. . Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 4. Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI tidak dapat dilaksanakan dengan sembarangan, tetapi harus dengan payung hukum. Kepada yang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang May 4, 2012 · Terlebih apabila sikap anggota TNI bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU TNI yang menyatakan bahwa : “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari. DISPENAU (18/2),- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan dasar hukum yang harus senantiasa dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 34/2004 tentang TNI Pasal 65 ayat 2). Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat diselesaikan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEAMANAN NASIONAL. a. Namun, aturan itu rencananya akan diubah dalam revisi UU TNI. Online Public Access Catalog. memberikan. 34 TAHUN 2004. Pada masa TNI digabung dengan POLRI menggunakan Catur Dharma Eka Karma yang disingkat dengan CADEK. UU No. TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2020-2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sep 11, 2019 · Dasar Hukum. Pada Undang-Undang No. Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti; b. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota TNI adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia. 1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Instrumen HAM Nasional / Tematik HAM. Beranda. Gugatan itu dilayangkan oleh pensiunan TNI Euis Kurniasih bersama lima orang lainnya pada November 2021. Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dokumen ini berisi 17 pasal dan 2 lampiran yang menjelaskan secara rinci. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang keberadaan dan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 Ayat 2 yang mengatur prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, tugas pokok TNI antara lain: Menegakkan kedaulatan negara. Meski wacana revisi UU TNI telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2020, mereka mengklaim belum ada pembahasan khusus di. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan LembaranJAKARTA, KOMPAS. It consists of the Army ( TNI-AD ), Navy ( TNI-AL ), and Air Force ( TNI-AU ). tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat (1) “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahtirto. (2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia; 1. U. com - Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus dibahas di internal Mabes TNI. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, dimana tugas perbantuan TNI kepada aparat kepolisian dalam rangka tugas operasi militer selain perang, TNI bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarkatMengingat : 1. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Oct 4, 2020 · Dokumen UU 34/2004 mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan tuntutan reformasi dan demokrasi. (2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 2. TENTANG NASIONAL INSTITUSI NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini. DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia yang menyatakan bahwa seorang TNI sangat menjunjung tinggi hukum dan HAM. Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Tantangan dan Harapan bagi TNI di Masa Depan. Secara legal-formal hal ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan dan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Feb 8, 2021 · PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MILITER. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi dapat juga secara tidak langsung, yakni dalam. Kesimpulan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan dalam konteks tersebut dan juga dalam konteks sistim “ pertahanan rakyat semesta” maka TNI-AD merupakan kekuatan pokok dan merupakan tulang punggung guna memelihara. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. (2). Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, kemampuan TNI dapat didayagunakan untuk membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang. 11, BN. Tentara Pejuang, yaitu tentara. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer T. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada banyak jabatan-jabatan sipilIndonesia adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Mengingat : 1. 2. PP. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang memiliki kemampuan dan tergelar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).